OTONOMI DAERAH ^.^

Landasan Hukum :

1.UUD 1945
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan bukan negara federasi.

2. Undang-Undang
Undang-undang organik sebagai tindak lanjut pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan konstitusi telah mengalami beberapa pergantian, yaitu
¤ Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
¤ UU No. 22 Tahun 1948
¤ UU No. 1 Tahun 1957
¤ UU No. 18 Tahun 1965
¤ UU No. 5 Tahun 1974
¤ UU No. 22 Tahun 1999
¤ UU No. 32 Tahun 2004

Tujuan Otonomi Daerah:
  • meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
  • memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
  • meringankan beban pemerintah pusat
  • memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
  • mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah
  • memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI
  • meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  • mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

  • otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan undang-undang tersebut.
  • otonomi yang nyata artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah.
  • otonomi yang bertanggung jawab artinya otonomi daerah yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional.

Asas-Asas Otonomi Daerah

  • Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daLam sistem NKRI.
  • Dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  • Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

  1. yang menjadi urusan pemerintah pusat
  • politik luar negeri
  • pertahanan
  • keamana
  • yustisi (peradila)
  • moneter dan fisikal nasional
  • agama

2. urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

  • perencanaan dan pengadilan pembangunan
  • perencanaan, premanfaatan dan pengawasan tata ruang
  • penyelanggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  • penyediaan sarana dan prasarana umum
  • penanganan bidang kesehatan
  • penyelanggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
  • penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
  • pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota
  • fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
  • pengendalian lingkungan hidup
  • pelayanan pertahanan termasus lintas kabupaten/kota
  • pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan
  • pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
  • uruan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

  • perencanaan dan pengadilan pembangunan
  • perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  • penyediaan sarana dan prasarana umum
  • penanganan bidang kesehatan
  • penyelenggaraan pendidikan
  • penanggulangan masalah sosial
  • pelayanan bidang ketenagakerjaan
  • fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
  • pengendalian lingkungan hidup
  • pelayanan pertahanan
  • pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  • pelayanan administrasi umum pemerintah
  • pelayanan administrasi penanaman modal
  • penyelenggaraan dasar lainnya
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keungan Daerah

Sumber keuangan negara:

  1. Dana perimbangan :
  • penerimaan pajak bumidam bangunan
  • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • penerimaan dari SDA
  • DAU ( Dana Alokasi Umum )
  • DAK ( Dana Alokasi Khusus )

Rincian sebagai berikut:

  • PBB : 10% pemerintah pusat; 90% pemerintah daerah
  • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan : 20% pemerintah pusat; 80% pemerintah daerah
  • Sektor kehutanan, pertanggungan umum dari perikanan : 20% pemerintah pusa; 80% pemerintah daerah
  • Pertambangan minyak : 85% pemerintah pusat; 15% pemerintah daerah
  • Gas alam : 70% pemerintah pusat; 30% pemerintah daerah

2. PAD ( pendapatan asli daerah )

  • hasil pajak daerah
  • hasil retribusi daerah
  • hasil perusahaan daerah
  • hasil pengolahan daerah
  • pendapatan daerah yang lain yang sah.

3. Pinjaman daerah

4. Penerimaan lain yang sah.

Sekian dan Terimakasih ^.^

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s